Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, melalui Inpres nomor 1 tahun 2022, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Polri agar memastikan bagi masyarakat yang urus STNK adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Menanggapi bakal adanya aturan urus STNK harus sebagai peserta BPJS Kesehatan aktif ini, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol M. Taslim Chairuddin menyebutkan sesuai dengan instruksi itu maka dalam pelaksanaan nantinya akan ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh Korlantas Polri beserta jajarannya.
“Untuk itu perlu ada perubahan regulasi terlebih dahulu, khususnya pada Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Regident Kendaraan Bermotor, untuk menambah persyaratan layanan regident kendaraan bermotor dengan kartu peserta aktif BPJS,” kata Taslim, sebagaimana dilansir dari situs NTMC Polri.
Lebih lanjut Taslim menjelaskan, bahwa pada prosesnya nanti jika ada masyarakat yang ingin mengurus STNK namun belum sebagai peserta BPJS Kesehatan maka permohonannya akan ditolak atau ditunda. Tentunya, hal ini akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak.
“Jika keterlambatan itu berdampak pada pengenaan denda pajak, ini pasti menimbulkan persoalan dan kemungkinan gejolak, kita berharap keduanya dapat berjalan secara sinkron,” ungkap Taslim lagi.
Untuk itu, pihaknya perlu waktu untuk melakukan berbagai persiapan dan sosialisasi baik untuk anggotanya maupun kepada masyarakat. Hal ini guna mencegah, adanya kesalahan dalam penerapan aturan yang dijalankan kedepannya.
“Oleh karena semuanya penting kita upayakan proses perubahan terhadap regulasi bisa kita percepat,” tutupnya.
Sekedar mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo keluarkan aturan baru mengenai pembuatan SIM dan STNK di Indonesia. Pemohon pembuatan SIM dan STNK wajib sudah terdaftar sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Aturan baru perihal pemohon pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang “Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional”.
Dalam Instruksi Presiden tersebut, Jokowi memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Tidak hanya sebagai syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan saja, masyarakat wajib sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Tetapi untuk pengurusan jual tanah hingga melakukan ibadah umrah, masyarakat juga harus sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia ini di keluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022. Penerapan Instruksi Presiden ini akan mulai diberlakukan setelah Kepolisian menerbitkan Peraturan Polisi terkait penerapan Inpres ini.
