Presiden Joko Widodo keluarkan aturan baru mengenai pembuatan SIM dan STNK di Indonesia. Pemohon pembuatan SIM dan STNK wajib sudah terdaftar sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Aturan baru perihal pemohon pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang “Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional”.
Dalam Instruksi Presiden tersebut, Jokowi memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Karena hal tersebut, maka masyarakat yang kini membuat Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan diwajibkan untuk membawa serta kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai syarat melakukan pendaftaran.
Tak hanya itu saja, Presiden juga meminta kepada para Kepala Polisi untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Jadi mulai sekarang, setiap pemohon wajib melakukan pembayaran rutin atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sehingga bisa membuat Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
Sebagai informasi tambahan, tidak hanya sebagai syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan saja masyarakat wajib sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, tetapi untuk pengurusan jual tanah hingga melakukan ibadah umrah masyarakat juga harus sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia ini di keluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022. Diberitakan, penerapan Instruksi Presiden ini akan mulai diberlakukan setelah Kepolisian menerbitkan Peraturan Polisi terkait penerapan Inpres ini.
