Selain itu, penggunaan bahan luar seperti mika akrilik atau stiker reflektif menyala juga dilarang karena memicu pantulan. Lapisan gelap atau buram yang menyulitkan pembacaan data kendaraan oleh sistem kamera otomatis juga masuk daftar merah.
Modifikasi Pelat Nomor Jadi Incaran Penegakan Hukum Operasi Patuh 2026
Upaya penertiban administrasi kendaraan ini akan digencarkan secara masif lewat agenda razia berskala nasional dalam waktu dekat. Pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tersebut dijadwalkan bakal berlangsung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026.
Setiap wilayah akan menempatkan personel khusus untuk menjaring kendaraan yang tidak menggunakan kelengkapan identitas standar pabrikan. Urusan penegakan hukum ini sengaja difokuskan demi menekan angka pemalsuan dokumen kendaraan di area publik.
Polisi akan menyisir jalan protokol guna mendeteksi keberadaan kendaraan dengan status modifikasi pelat nomor incaran operasi patuh 2026. Penindakan di tempat akan langsung diberlakukan baik melalui mekanisme tilang manual oleh petugas maupun sistem digital.
Bagi pelanggar yang terbukti mengabaikan imbauan ini, sanksi tegas berupa pidana kurungan ataupun denda materiil sudah menanti. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera agar masyarakat kembali menggunakan produk resmi yang dikeluarkan Samsat.
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
Dampak Pemeriksaan Mendalam Akibat Pelat Non-Standar
Kerugian yang dialami pengendara akibat menggunakan tanda nomor modifikasi ternyata bukan hanya sebatas denda tilang semata. Petugas kepolisian di jalanan berhak menaruh kecurigaan tinggi terhadap unit armada yang menggunakan pelat tidak resmi.
Mobil atau motor tersebut bisa dicurigai sebagai barang hasil tindak kejahatan atau kendaraan curian oleh petugas. Akibatnya, polisi di lapangan memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan fisik unit secara menyeluruh dan mendalam.
Hal ini tentu saja akan sangat mengganggu kelancaran agenda bepergian dan menyita banyak waktu berharga kamu. Oleh karena itu, Korlantas Polri tiada hentinya mengimbau seluruh lapisan warga masyarakat untuk bangga tertib berlalu lintas.
Kepatuhan dalam menggunakan pelat nomor standar dinilai mampu mempermudah proses evakuasi dan identifikasi jika terjadi insiden buruk. Mari bersama-sama kita dukung ketertiban fasilitas jalan umum dengan selalu menaati regulasi hukum yang ada.
